POLITIK PERINDUSTRIAN ISLAM

Desember 23, 2008 at 7:52 am 1 komentar

industri3Di negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, ada beberapa persoalan perindustrian yang sering terangkat ke permukaan. Persoalan-persoalan ini dapat dikelompokkan dalam tiga besar: Pertama, teori bahwa perindustrian adalah kunci pertumbuhan ekonomi karena dianggap mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, hal ini juga menyimpan risiko pada saat krisis ekonomi, seperti tampak dari kasus-kasus perburuhan akibat rasionalisasi atau penutupan pabrik-pabrik. Kedua, pandangan bahwa perindustrian akan mempercepat kemampuan teknologi. Oleh karena itu, tidak aneh jika indikator kemampuan teknologi selalu diukur dari sejauh mana sebuah bangsa atau negara memiliki atau membangun suatu industri strategis secara mandiri, seperti telah dikerjakan pemerintah Orde Baru di Indonesia dengan industri pesawat terbang. Ketiga, keyakinan bahwa perindustrian merupakan aset vital, bahkan strategis, dalam mempertahankan tujuan-tujuan politik dan/atau ekonomi. Berbagai proyek besar seperti Krakatau Steel, PT Pupuk Sriwijaya, PT Semen Gresik dan sebagainya dibuat dalam rangka meraih tujuan-tujuan tersebut secara makro.

Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai politik perindustrian ini? Tulisan ini merupakan telaah lebih lanjut sekaligus perluasan atas Kitab Siyâsah Iqtishâdiyah al-Muslâ (Politik Ekonomi Islam), karya Abdurrahman al-Maliki, dalam pembahasan di seputar politik perindustrian Islam


Fakta Teori Pertumbuhan Ekonomi

Fakta menunjukkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi oleh perindustrian kita ternyata hanya sebagian terwujud dalam kenyataan. Dalam kurun waktu tertentu, perindustrian di Indonesia memang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, ada beberapa alasan yang menjadikan perindustrian di negeri ini tidak benar-benar mampu menjaga kelanjutan pertumbuhan ekonomi itu, yaitu: Pertama, meski industri kita ada di negeri ini dan dimiliki warga negara ini, nasibnya sering tidak ditentukan di sini. Teknologi yang dipakai pada umumnya adalah lisensi dari induknya di luar negeri. Meski alih teknologi telah dijalankan dan kita pada dasarnya telah mampu membuat sendiri produk tersebut, aturan-aturan paten dan rahasia dagang akan menjaganya sehingga kita hanya boleh membuat produk itu sesuai aturan lisensi pemilik paten.

Kedua, output produk industri itu sering sangat bergantung pada pasar ekspor (pasar dunia). Beberapa investor malah sengaja membangun industri di negeri ini hanya untuk pasar ekspor, bahkan dengan merek asing. Akibatnya, industri semacam ini cukup rentan terhadap berbagai peristiwa internasional. Jauh sebelum krisis, sudah banyak industri tekstil yang gulung tikar hanya karena kuota tekstil di negara tujuan. Belakangan ada berbagai aturan lain seperti keramahan terhadap lingkungan (eco-labeling), tidak menggunakan tenaga anak-anak (kidsworker-free-labeling), hingga tidak berkaitan dengan terorisme.

Ketiga, bagi investor, Indonesia yang saat ini sedang hiruk-pikuk dengan berbagai peristiwa politik ini serta budaya KKN yang tak banyak berubah dianggap tak lagi menguntungkan secara bisnis. Akibatnya, jangankan warga negara asing, WNI konglomerat pun ada yang justru memindahkan pabriknya ke luar negeri seperti ke Vietnam atau Kamboja yang “ongkos sosialnya” dianggap lebih ringan. Kasus pabrik sepatu Nike adalah contoh cukup besar yang sampai sekarang belum tuntas.

Fakta Pandangan Kebangkitan Teknologi

Sementara itu, pada aspek kebangkitan teknologi, industri yang ada di negara-negara Muslim masih lebih sering baru bisa bermanis muka. Faktanya, teknologi itu sering hanya ada dalam seminar atau pameran, namun jarang ada realita produksinya. Sebagai contoh, PT Dirgantara sampai “koma” karena kekurangan order (pesawatnya tak laku), padahal pada saat yang sama TNI-AU sampai memesan pesawat tempur Sukhoi dan beberapa helikopter dari Rusia. Mabes Polri juga telah membeli hampir 18 helikopter dari Amerika Serikat.

Pertanyaan yang sama terjadi dengan para penemu (inventor) di perguruan-perguruan tinggi ternama di negeri ini. Meski secara teknis dan ilmiah karya mereka unggul, jalan untuk menerapkannya di dunia industri terbentur pada kenyataan, bahwa mayoritas industri besar di negeri ini hanya mau membuat dan menjual produk dengan brand-image kelas dunia. Itu berarti, temuan-temuan teknologi itu tidak ada artinya, sepanjang tidak menjadi bagian dalam merek-merek dagang internasional. Pendek kata, para pengusaha dan investor di negeri ini lebih suka meraih profit jangka pendek sebagai pedagang (atau calo) daripada profit jangka panjang sebagai pengusaha.

Aktivitas industri yang berusaha mandiri dengan pengembangan teknologi lebih sering terancam intervensi dari luar. IMF melarang pemerintah menyuntikkan subsidi lagi untuk BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia. Sementara itu, kalangan perbankan enggan mengucurkan kredit pada calon pembeli bus-bus buatan Texmaco Engineering (sebuah perusahaan swasta nasional murni). Malah justru impor bus bekas yang kini dilakukan dan Texmaco dibiarkan menjadi pasien BPPN.

Pada sisi lain, aktivitas pengembangan teknologi di negeri ini sering justru larut dalam pola budaya korup yang ada. Memang, teknologi tinggi hanya bisa dimulai dengan subsidi dari negara. Namun, ini sebenarnya hanya perlu pada tahap inisiasi. Seharusnya, pada level tertentu, teknologi itu sudah mencapai kematangan dan meningkatkan kinerja dalam industri. Dengan begitu, penghematan yang dihasilkannya bisa disisihkan untuk pengembangan teknologi lebih lanjut. Namun yang terjadi, subsidi itu justru membuat para peneliti menjadi malas.

Di sisi lain, sistem rekrutmen yang ada, seperti pola yang diikuti dalam pegawai negeri sipil (PNS), masih belum mampu membuat para peneliti PNS memiliki komitmen pada aktivitas penelitiannya, terutama yang berhubungan dengan teknologi dan industri. Yang sering terjadi justru braindrain, yakni mereka yang terbaik akan lari ke luar negeri, bekerja pada perusahaan asing atau bekerja di luar bidang keahliannya.

Pada sisi perburuhan, kemajuan teknologi yang diraih sering justru menempatkan dunia industri pada situasi dilematis. Pada awalnya, industri bisa didesain untuk berjalan secara padat karya—dan bukan padat modal/padat teknologi. Namun berbagai peraturan dan standardisasi yang diterapkan agar bisa masuk ke pasar global (seperti kelompok ISO 9000 dan ISO 14000) sulit terpenuhi tanpa penggunaan teknologi yang lebih intensif, dan ini berarti rasionalisasi.

Fakta Industri dan Kemandirian

Akan halnya kemandirian, strategi pembangunan industri ala Orde Baru dengan mencari investor asing—baik secara langsung maupun melalui berbagai pinjaman pemerintah dari IGGI, CGI, Paris Club, Word Bank, ADB dan sebagainya—lebih sering justru menjadikan kita sulit menjadi mandiri.

Semua investor asing itu memberikan berbagai syarat yang pasti dalam jangka panjang akan menguntungkan mereka. Misalnya, pada model kontrak BOT (Built-Operation-Transfer), investor akan membangun lebih dulu dengan jaminan dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek itu selama kurun waktu tertentu (10-25 tahun), dan kemudian aset itu dialihkan ke negara. Sepertinya negara diuntungkan, karena tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk pembangunan pertama. Kemudian proyek itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan memasukkan pajak yang juga tidak kecil. Pada akhirnya, proyek itu menjadi milik negara. Model seperti ini banyak dipakai pada proyek-proyek dengan investasi sangat besar seperti di Freeport, Arun-LNG, dan sejenisnya. Namun, hampir tak pernah ada akuntabilitas yang sesungguhnya, seberapa besar sebenarnya keuntungan asing dari proyek-proyek semacam itu. Apalagi biasanya sebelum kontrak pertama berakhir, pihak asing itu sudah akan menyiapkan proyek berikutnya. Sementara itu, pada saat transfer ke pemerintah, teknologi pada proyek lama sering sudah sangat ketinggalan atau cadangan sumberdaya alam, dan lingkungan yang mendukungnya sudah sangat tipis, sehingga proyek itu tidak akan ekonomis lagi.

Di sisi lain, sistem ekonomi yang ada membuat banyak industri yang semula dinilai strategis, bahkan juga untuk keperluan militer pada saat perang, kemudian justru dilego untuk menutup defisit APBN akibat krisis perbankan. Masih segar ingatan kita akan penjualan Indosat ke STT Singapore, atau sekarang, yang masih dalam wacana adalah PT Dirgantara Indonesia.

Walhasil, strategi perindustrian yang ada selama ini belum pernah berhasil menjadikan kita bangsa yang benar-benar mandiri. Perindustrian kita gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; gagal pula membangkitkan kemampuan teknologi. Teknologi yang telah kita kuasaipun ternyata sulit menjadi andalan perindustrian kita sendiri.

Strategi Perindustrian dalam Islam

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Namun, berbicara tentang perindustrian dalam Islam, orang sering hanya terfokus pada cabang industri yang mendukung aspek ruhiyah Islam seperti industri penerbitan Islam, industri busana dan asesori Muslim, atau industri yang mendukung ibadah haji. Padahal seharusnya, seluruh cabang perindustrian diwajibkan untuk tunduk pada syariat Islam. Seluruh cabang industri, baik yang menghasilkan produk untuk konsumen akhir maupun yang menghasilkan alat-alat berat atau bahan baku industri yang lain, seharusnya dibangun dan diatur dalam satu kerangka berpikir dan paradigma yang dilandasi oleh akidah Islam.

Dengan melihat fakta-fakta di muka, bisa kita simpulkan bahwa politik perindustrian dalam Islam akan terkait erat dengan bagaimana mengubah pola berpikir dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam sistem ekonomi seperti hukum kepemilikan, politik moneter, perdagangan luar negeri; aturan-aturan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan perburuhan; sampai sistem pendidikan serta system politik dan pertahanan.

Paradigma negara dalam Islam adalah untuk melindungi dan memelihara jiwa, akal, agama, nasab, harta, kemuliaan, keamanan, dan negara. Karena itu, seluruh politik perindustrian akan disinergikan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan maqâshid as-syar‘iyyah itu.

Perindustrian dikembangkan agar ekonomi bisa berputar sehingga jiwa-jiwa bisa tertolong (misalnya industri makanan atau obat-obatan), akal bisa dihidupkan (misalnya industri penerbitan Islam serta alat-alat edukasi), kehidupan beragama bisa lebih semarak (misalnya industri konstruksi sarana ibadah atau alat-alat transportasi jamaah haji), kehidupan keluarga lebih harmonis (misalnya industri peralatan untuk bayi dan ibu hamil), dan seterusnya. Perindustrian diarahkan untuk mampu mengatasi seluruh kebutuhan dari rakyat negara Islam, baik Muslim maupun non-Muslim. Tidak ada artinya berproduksi yang berorientasi ekspor jika pada saat yang sama untuk berbagai kebutuhan yang mendasar harus mengimpor, bila itu sudah bisa dipenuhi kemampuan industri dalam negeri.

Namun, pada saat yang sama, perindustrian juga dibangun atas dasar strategi dakwah dan jihad, defensif maupun ofensif, baik yang sifatnya non-fisik maupun fisik.

Dari sisi non-fisik, seluruh pembangunan industri harus dibangun dalam paradigma kemandirian. Tidak boleh sedikitpun ada peluang yang akan membuat kita menjadi bergantung kepada orang-orang kafir, baik dari sisi teknologi (melalui aturan-aturan lisensi), ekonomi (melalui aturan-aturan pinjaman atau ekspor-impor), maupun politik. Allah Swt. berfirman:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً[

Allah sekali-kali tak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa’ [4]:141).

Sebaliknya, dari sisi fisik, seluruh industri yang ada harus mampu dimodifikasi untuk menyediakan keperluan untuk jihad pada saat dibutuhkan. Industri alat-alat berat yang pada saat damai akan membuat kereta api atau alat-alat dapur, pada saat perang harus mampu dengan cepat disulap menjadi industri tank atau senapan otomatis. Allah Swt. berfirman:

]وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ[

Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS al-Anfal [8]: 60).

Kemampuan semacam ini pula yang dimiliki oleh setiap negara industri maju. Pada saat Perang Dunia II, banyak pabrik panci di Jerman yang oleh Hitler diperintahkan untuk segera menyiapkan puluhan ribu pucuk senapan untuk tentara. Di Amerika Serikat pun, pabrik-pabrik pesawat seperti Boeing atau Lockheed Martin, memiliki cetak biru baik untuk pesawat sipil maupun militer. Pada saat Perang Teluk mereka diperintahkan menukar prioritas produksi ke pesanan-pesanan Pentagon.

Revolusi Industri

Semua kemampuan tersebut di atas tentu saja tidak bisa didapat kecuali ada suatu revolusi teknologi dan industri. Pola alih teknologi yang ada selama ini, apalagi dalam frame pinjaman asing, tidak akan pernah membuat kita benar-benar mandiri. Kita hanya dididik untuk memakai teknologi afkiran produksi negara donor. Kita hanya akan mampu mandiri bila kita melalui loncatan teknologi, yaitu sebuah revolusi industri. Revolusi ini akan terjadi bila pada masyarakat terdapat pemikiran untuk mandiri, bukan pemikiran untuk tergesa-gesa menikmati. India dan Cina adalah contoh terbaik abad 20.

Seorang rekan penulis yang pernah mengunjungi Pusat Ruang Angkasa India menyaksikan, bahwa institusi yang telah berhasil membuat dan meluncurkan sejumlah satelit India itu terkesan amat sederhana. Bahkan yang berpendingin udara hanyalah ruang pimpinan dan ruang rapat. Selain itu, hanya kipas angin. Namun yang menyolok, baik AC maupun kipas angin itu, dan juga seluruh fasilitas yang sangat canggih di sana, semua buatan India. Di jalan-jalan juga jarang disaksikan kendaraan Jepang atau Eropa.

Demikian juga Cina. Ketika Mao Tse Tung ditanya, kapan Cina akan melakukan intensifikasi pertanian dengan menggunakan traktor, dia menjawab, “Kita akan pakai traktor setelah kita bisa bikin traktor.”

Meskipun demikian, impor barang-barang industri buatan Luar Negeri tetap berstatus mubah seperti hukum asalnya. Hanya saja, Khalifah berhak mengadopsi aturan-aturan yang membatasinya, baik itu bersifat bilateral (seperti tarif bea masuk atau kuota) maupun unilateral, bila itu dipandang perlu untuk melindungi negara Islam.

Investasi dan Kepemilikan Industri

Membangun sebuah industri yang mandiri, apalagi sebuah revolusi industri, memerlukan investasi yang sangat besar. Di dunia Barat, investasi itu biasa didapatkan dengan pinjaman dari konsorsium perbankan atau dengan divestasi saham kepemilikan ke publik, misalnya melalui Bursa Efek. Pada sistem kapitalis, negara hanya menjadi regulator, tidak terlibat langsung. Oleh karena itu, ketika investor asing masuk ke negeri-negeri Islam, mereka menginginkan sistem yang sama. Walhasil, industri-industri besar dan padat modal di negeri-negeri ini dimiliki oleh kapitalis-kapitalis besar, yang mayoritas tentu saja orang asing.

Akan sangat berarti bila industri tersebut berkaitan dengan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sektor pertambangan, energi, atau infrastruktur telekomuinikasi; di mana masyarakat yang tidak punya pilihan akhirnya terpaksa membeli dengan harga yang monopolistik.

Islam menetapkan bahwa sejumlah sumberdaya tidak bisa dimiliki oleh individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negara menjadi pengelolanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalaupun ada individu yang terlibat dalam pencarian, produksi, atau distribusinya, ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya; bukan dengan pola bagi hasil seperti seakan-akan dia bagian dari pemiliknya. Karena pada hakikatnya, hak kepemilikan umum tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun.

Hukum perindustrian dalam sektor yang merupakan kepemilikan umum akan mengikuti hukum asalnya, yaitu hukum kepemilikan umum. Negara, sebagai pengelolanya, akan menghimpun dana guna membangun teknologinya, eksplorasi sumber alamnya, hingga distribusinya. Bila Rasulullah menyebut, “air, api, dan padang gembalaan,” ini berarti termasuk seluruh industri pertambangan, pembangkit listrik, dan industri pengolahan hasil hutan. Bila Rasulullah menyebut jalan-jalan tidak boleh dikapling-kapling, ini berarti termasuk seluruh infrastruktur transportasi dan telekomunikasi.

Bila dikatakan negara tidak punya uang, negara bisa menarik pajak secara temporer kepada para aghniyâ’ di negeri itu; bukan berutang ke luar negeri dan bukan pula mengizinkan swasta masuk dengan prinsip BOT ataupun konsesi. Bila dikatakan bahwa industri yang dikelola oleh negara akan tidak efisien dan merupakan ladang KKN, pertanyaannya, apakah tidak mungkin swasta juga tidak efisien dan ladang KKN? Jangan-jangan, KKN di sektor swasta tidak disebut KKN karena dianggap milik individu.

Di sini tampak bahwa masalah perindustrian dalam Islam tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terpadu dalam satu paket dengan aturan-aturan syariat yang lain; misalnya aturan-aturan perseroan (syirkah), perekrutan karyawan, penggajian (ijârah), pengawasan harta pejabat manajemen; bahkan lebih jauh lagi dengan aturan-aturan pendidikan, pergaulan, makanan-minuman, dan ibadah.

Seluruh aturan-aturan ini dapat terislamisasi tentu saja dengan cara melakukan revolusi akidah pada masyarakat. Sebab, seluruh sistem itu, termasuk sistem perindustrian, harus terpancar dari akidah Islam. Karena itu, revolusi industri harus didahului dengan revolusi akidah. Akidahlah yang akan membuat kepemimpinan ideologis sehingga seluruh cara berpikir umat berubah.

Ini pulalah yang membuat Rasulullah memulai dengan dakwah akidah yang bersifat ideologis. Ketika dakwah ini berhasil diemban oleh sebuah negara, seluruh politik, termasuk politik perindustrian, dilaksanakan di atas dasar ideologi itu. Dengan begitu, kemandirian negara Islam semakin kuat sehingga bisa menundukkan adikuasa-adikuasa saat itu. Masa tersebut akan terulang bila dakwah kita meniru pola dari Rasulullah. Wallâhu a‘lam. []

Bacaan Lanjut:

Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam (Siyâsah Iqtishâdiyah al-Muslâ). Bangil: Al-Izzah, 2001.

Ahmad Y. al-Hassan dan Donald R. Hill: Teknologi dalam Sejarah Islam (Islamic Technology). Bandung: Mizan, 1993.

Oleh Dr.-Ing. Fahmi Amhar

Pengajar Program Studi Teknik Industri

Universitas Muhammadiyah Magelang

Iklan

Entry filed under: TSAQOFAH ISLAM.

PACARAN? PIKIR LAGI DEH !!! KEKERASAN DALAM TIMBANGAN SYARIAT

1 Komentar Add your own

  • 1. Surani  |  Januari 7, 2009 pukul 2:30 pm

    asw.. izin publish di blog juga ya.. jzkh

    >>>www. mangga ….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


JUNDULLAH 1924

mujahid
batang

Kategori

Desember 2008
S S R K J S M
    Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Titian Wahyu :

titian-wahyu-4

Blog Stats

  • 19,667 hits

RSS INFO DARI HTI

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

PENDAPAT ANDA

BENDERA ISLAM (ar-Rayya)

arroya-berkibar-2
naruto-arroya2
naruto-arroya-61
naruto-arroya-5
nar-pin1
con-pin1a
pin-last-samurai-arroya
sas-pin3a

%d blogger menyukai ini: