MENYOAL OPSI STRATEGI PASCA IMF

Desember 21, 2008 at 3:43 am Tinggalkan komentar

imfMenjelang berakhirnya program kerjasama Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2003, muncul pro-kontra antara mempertahankan atau memutuskan hubungan kerjasama dengan IMF. Sebelumnya, pemerintah mengajukan empat opsi berkaitan dengan exit strategy IMF yaitu: (1) memperpanjang kontrak dengan IMF selama satu tahun; (2) post program monitoring (PPM), yakni tidak ada lagi program IMF atau program letter of intent (LoI), namun IMF melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pelaksanaan program yang disusun Indonesia; (3) membayar lunas seluruh utang atau setidaknya hingga batas kuota; (4) ‘precautionary stand by arrangement’, yakni mana masih ada LoI tetapi tidak ada pinjaman dari IMF, namun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ‘full stand by arrangement’ jika Indonesia kembali mengalami krisis. Akhirnya, dalam sidang kabinet hari Senin 28 Juli 2003, Pemerintah Indonesia memilih opsi Post Program Monitoring (PPM).

Opsi PPM bukannya tanpa risiko. Konsekuensi pilihan ini antara lain: Pemerintah membayar cicilan dan bunga utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; IMF mengevaluasi perekonomian Indonesia dan berhak mempublikasikan hasilnya ke pasar; IMF memberi nasihat dan analisis seputar masalah ekonomi Indonesia; ada pertemuan rutin Pemerintah dan IMF; komentar IMF dijadikan patokan investor; dan semua keputusan tetap berada di tangan Pemerintah (Republika, 29/07/2003). Pemerintah menganggap, paling tidak, ada tiga keuntungan dari opsi ini. Pertama, pengaruh terhadap cadangan devisa negara akan aman; pemerintah akan lebih mudah mengelola APBN-nya. Kedua, reaksi pasar juga sangat positif dan tidak terkejut jika secara drastis mengakhiri program IMF. Ketiga, pemerintah dapat menyusun sendiri program ekonomi, sementara IMF hanya memonitoring. Akan tetapi, benarkah seperti itu?

Walaupun tidak ada lagi Letter of Intent (LoI), apabila kita melihat konsekuensinya, terlihat masih besarnya intervensi IMF. IMF berhak mengevaluasi, menganalisis, dan mempublikasikan kondisi ekonomi yang dapat dijadikan patokan bagi para investor. Faktanya, sampai saat ini, respon dunia internasional (terutama negara-negara Barat) sangat bergantung pada bagaimana rapor yang dikeluarkan IMF. Monitoring berupa pengiriman pakar-pakar ekonomi IMF dengan dalih konsultan teknis atau review program hakikatnya adalah memata-matai rahasia dapur ekonomi Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia masih tetap dalam pengawasan dan dikte dari IMF sehingga pada akhirnya keleluasaan untuk mengatur rumah tangga negara dikebiri.

Walhasil, intervensi IMF masih tetap ada. Memang, Indonesia mengakhiri program IMF, tetapi Indonesia tetap menjadi anggota IMF, dan IMF akan selalu memonitor semua anggotanya setiap tahun. Hal ini sesuai dengan Article 4 Consultation (Pasal 4 Anggaran Dasar IMF). Padahal persoalannya, justru keberadaan Indonesia sebagai anggota IMF banyak merugikan Indonesia sendiri.

Jerat Utang IMF

Salah satu upaya negara-negara kapitalis untuk menguasai negara berkembang adalah melalui pemberian utang. Hal ini juga berlaku di Indonesia, dengan alasan, utang luar negeri dapat dianggap sebagai solusi. Kesalahan fatal berikutnya, menganggap utang luar negeri sebagai bantuan luar negeri. Karena dianggap bantuan, dalam pos penerimaan APBN disebut Penerimaan Pembangunan, padahal itu jelas utang luar negeri yang harus dikembalikan di kemudian hari. Utang luar negeri bukan lagi dianggap kebutuhan pelengkap untuk biaya pembangunan, namun sudah merupakan kebutuhan—mumpung dipercaya. Setiap tahun kita mengirim delegasi ke luar negeri untuk mencari utang luar negeri. Padahal, utang negara ini terus menumpuk dan harus dibayar. Akibatnya, kini kita masuk dalam perangkap utang, dan fenomena gali lobang tutup lobang itulah yang terjadi sekarang. Bahkan negara Indonesia masuk kelompok negara terbesar utang luar negerinya. Tahun 70-an utang Indonesia hanya US$ 100 juta; tahun 80-an menjadi US$ 500 juta; dan tahun 1990-an telah menjadi US$ 1 miliar lebih. Ironis. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonominya.

Untuk melihat bagaimana indikator utang pemerintah sebelum dan sesudah krisis dapat dilihat pada tabel 1.

————-Tabel 1——————

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pertengahan 1997 mengakibatkan utang Indonesia—baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta—membumbung tinggi karena melemahnya rupiah pada saat itu sehingga mengakibatkan kewajiban pembayaran yang juga meningkat. Akibat dari krisis ini pula, sejak tahun 1998 Pemerintah memiliki utang dalam negeri yang berbentuk obligasi. Utang tersebut untuk membiayai rekapitulasi dan restrukturisasi perbankan yang collaps karena krisis.

Dalam kondisi seperti ini, IMF hadir dengan pinjamannya; hadir bagaikan pahlawan. Kenyataannya, utang IMF ini tidak banyak memberikan banyak kebaikan kepada rakyat. Alih-alih memberikan kebaikan, utang IMF malah menambah beban Indonesia pada masa depan. Menurut Rizal Ramli, prestasi IMF yang paling besar adalah peningkatan beban utang Indonesia (dalam dan luar negeri) selama lima tahun program IMF. “IMF telah meninggalkan ‘bom waktu’ dalam bentuk kewajiban utang dalam negeri yang meningkat dari nol rupiah menjadi Rp 650 triliun (US$ 72 miliar AS),” tambah Rizal (Kompas, 20/06/2003).

Pendekatan IMF di seluruh dunia hampir sama, yakni dengan Financial Programming. Lewat pinjamannya, IMF sebenarnya hanya menambah beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Karena itu, perbaikan tersebut bersifat semu, karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor netto. (Kompas, 20/06/2003).

Syarat-Syarat IMF yang Memberatkan

Sejak krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1997, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto secara resmi meminta bantuan dan campur tangan IMF dalam mengatasi krisis moneter dan ekonomi. Sekalipun sering dikatakan bahwa konsep semua itu diusulkan Pemerintah sendiri, keputusannya akhirnya di tangan IMF. Dalam pelaksanaannya, IMF akan melakukan evaluasi; orang IMF juga akan masuk ke banyak departemen dan institusi terkait. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa IMF-lah yang mengendalikan sekaligus mendikte strategi dan kebijakan Pemerintah. IMF telah menekan dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk mematuhi syarat-syarat yang dibuat IMF dalam LoI. Buktinya, dana akan mengucur kalau syarat-syarat LoI IMF sudah terpenuhi.

Masih ingat tatkala Direktur Eksekutif IMF Camdesus datang ke Jakarta seraya menyodorkan Letter of Intent (nota kesanggupan, bukan nota kesepakatan) yang berisi reformasi ekonomi yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1997. Isi butir ke-9 menuntut agar Pemerintah menghapuskan subsidi yang sebelumnya digunakan untuk membantu masyarakat membeli BBM dan mengurangi tarif dasar listrik. Akibatnya, BBM dan TDL dinaikkan. IMF berdalih untuk mengurangi defisit anggaran belanja negara.

IMF juga sering menekan serta memaksakan kepentingan dan ideologi mereka dengan mengaitkan utang luar negeri dengan isu-isu HAM, demokratisasi, reformasi, lingkungan hidup, perburuhan, dan lain-lain. Padahal, semua itu sesungguhnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan utang luar negeri. Persoalan semakin runyam karena IMF sering mengabaikan biaya sosial (social cost) yang harus dibayar akibat program-program mereka. Indonesia, misalnya, harus mengalami kekacauan politik dan sosial akibat menerapkan “nasihat” IMF. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan minyak akibat pencabutan subsidi serta melambungnya tarif listrik, telepon, dan air membuat masyarakat semakin berat kehidupannya. Tidak aneh, nasihat IMF ini sering menimbulkan dampak kerusuahan sosial, seperti yang terjadi di Argentina baru-baru ini.

Perlukah Meminjam dari IMF?

Pada dasarnya, Indonesia sama sekali tidak memerlukan pinjaman IMF. Sebab, pinjaman IMF hanyalah bersifat cadangan kedua (second line of defense). Artinya, pinjaman IMF hanya untuk tambahan devisa dan baru dapat digunakan jika Indonesia telah menghabiskan seluruh cadangan devisa yang ada (saat ini US$ 28 miliar). Sejak awal memang dirancang bahwa pemberian kredit oleh IMF yang dikaitkan dengan pelaksanaan LoI yang memuaskannya dimaksudkan sebagai second line of defence atau pertahanan garis kedua. Garis pertamanya adalah cadangan devisa milik sendiri. Kalau cadangan pertama habis total, barulah cadangan devisa yang berasal dari utang IMF boleh dipakai. Jadi, utang dari IMF ini hanya ada gunanya dalam kondisi tertentu yang sangat luar biasa. Itupun teoretis. Dalam praktiknya, utang itu tidak ada gunanya sama sekali.

Indonesia menganut sistem flexible exchange rates (nilai tukar mengambang). Dalam sistem flexible exchange rate, tidak diperlukan cadangan devisa terlalu besar karena nilai tukar akan menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi neraca pembayaran. Sangat berbeda apabila Indonesia menggunakan fixed exchange rate (nilai tukar tetap/dipatok) sehingga harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan devisa. Dengan kata lain, pinjaman IMF itu tidak boleh dipakai, tetapi bunganya dikenakan terus. IMF seperti rentenir saja. Yang menjadi pertanyaan, Indonesia yang perlu IMF ataukah IMF yang perlu Indonesia?

Bunga yang ditetapkan IMF adalah 4 persen, padahal bunga yang diberikan Citibank Singapura saja hanya sebesar 0,34 persen pertahun (Sijori Pos, 01/06/02). Sebagai ilustrasi, Indonesia pada tahun 2001 menerima pinjaman IMF sebesar US$ 400 juta, sementara cicilan pinjaman yang harus dibayar kepada IMF sekitar US$ 2,3 miliar yang terdiri dari cicilan pokok sekitar US$ 1,8 miliar dan bunga sekitar US$ 500 juta. Tampak bahwa cicilan bunga lebih besar daripada pinjaman barunya.

Perampokan Lewat Privatisasi

Salah satu program yang dipaksakan IMF kepada Indonesia adalah privatisasi. Kalau kita amati secara jeli, ide privatisasi adalah sebuah pemikiran dalam ideologi Kapitalisme yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Pemikiran ini menetapkan pula, bahwa jika sektor publik dibebaskan dalam melakukan usaha, investasi, dan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Namun kenyataannya, privatisasi merupakan cara IMF untuk merampok negara berkembang yang kaya. Terpuruknya kondisi ekonomi suatu negara kemudian menjadi alat untuk merampok kekayaannya. Untuk membayar utang yang semakin bertambah akibat ‘obat’ IMF, cara yang paling gambang tentu saja menjual aset-aset negara (BUMN) lewat program privatisasi dan divestasi saham Pemerintah pada perusahan-perusahaan swasta yang diambil-alih oleh Pemerintah. Cara lain adalah dengan mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk subsidi; mulai dari BBM, listrik, pendidikan, sampai kesehatan. Terang saja, yang paling menderita adalah rakyat.

Alasan yang paling sering dikemukakan berkaitan dengan privatisasi BUMN bahwa selama ini sektor publik yang dikelola Pemerintah tidak efisien dan banyak kebocoran akibat tindakan KKN yang dilakukan oknum yang nakal. Banyak BUMN yang dikelola Pemerintah juga produktivitasnya sangat rendah, kinerja pengelolanya payah, dan kurang profesionalisme dalam pengelolaannya. Akibatnya, banyak BUMN yang merugi.

Pertanyaan kritisnya, kalau alasannya efisiensi, kebocoran, tidak profesional, atau KKN, lalu apakah privatisasi merupakan pilihan satu-satunya (padahal hal tersebut jelas merugikan)? Tentu saja tidak. Privatisasi bukanlah jalan satu-satunya dan bukan pula jaminan bagi hilangnya penyakit-penyakit tersebut. Mengatasi masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan privatisasi. Artinya, bisa saja tetap BUMN, namun penyakit-penyakitnya yang diobati. Secara sederhana, sebagai perbandingan, apakah untuk memperbaiki rumah yang bocor, catnya sudah pudar, kamar mandinya rusak, lalu satu-satunya jalan adalah dengan menjual rumah tersebut dan mengganti pemiliknya?

Jadi, alasan sebenarnya adalah untuk membayar utang yang semakin membebani APBN akibat utang IMF, mengingat volume utang luar negeri Indonesia yang berjumlah sekitar US$ 150 miliar secara keseluruhan sudah mencapai 110 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Utang Pemerintah berjumlah sekitar US$ 90 miliar (termasuk sekitar US$ 12 miliar dolar AS kepada IMF), sementera utang perusahaan swasta berjumlah sekitar US$ 60 miliar dolar AS. (Kompas, 20/06/2003).

Alih-alih mensejahterakan rakyat, privatisasi justru berbahaya bagi rakyat dan negara, antara lain:

1. Aset-aset penting suatu negara akan terkonsentrasi pada segelitir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar serta kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas masyarakat tercegah untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut yang pada akhirnya hanya beredar pada orang-orang kaya saja.

2. Pemerintah menjadi lemah, sebaliknya posisi swasta menjadi kuat. Hal ini memungkinkan pihak swasta mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Akibatnya, akan terjadi dominasi minoritas orang kaya (swasta) terhadap mayoritas rakyat jelata.

3. Negara-negara berkembang akan menjadi terbuka bagi masuknya investor asing, baik perorangan maupun perusahaan. Kondisi ini pada gilirannya akan mengakibatkan kebergantungan pada pihak asing. Para investor asing jelas akan mencari laba sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa.

4. Pengalihan kepemilikan, khususnya di sektor industri dan pertanian, dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakibatkan PHK atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab, investor dalam sistem kapitalis cenderung beranggapan bahwa efisiensi akan mudah dicapai dengan teknologi padat modal dan bukan dengan teknologi padat karya. Akibatnya, PHK atau pengurangan pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mencapai itu. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah.

5. Menghapus kepemilikan umum atau kepemilikan negara, artinya negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban terhadap rakyat. Negara tidak sanggup lagi melaksanakan banyak tanggungjawab yang harus dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya sehingga negara tidak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok rakyatnya.

6. Negara akan kekurangan sumber pendapatannya sehingga disibukkan dengan mencari sumber-sumber pendapatan lain untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Negara akan memaksakan berbagai jenis pajak yang pada akhirnya akan melambungkan harga-harga dan tarif-tarif yang membebani rakyat.

Putus Total dari IMF

Kesalahan yang dilakukan IMF sebenarnya tidak bisa diibaratkan sebagai malpraktik (salah prosedur) seorang dokter, karena malpraktik tidak mungkin terjadi berulang-ulang, sementara kesalahan yang dilakukan oleh IMF terus terjadi di berbagai negara. Jadi, IMF tidak lebih dari ‘dokter jahat’ yang melakukan praktik bukan demi menyembuhkan pasien, tetapi memperpanjang penderitaan pasien agar ia tetap menjadi pasiennya dan terus meminta obat darinya, padahal obat yang diberikan selalu salah. Artinya, sebagai dokter yang jahat, seharusnya IMF sudah dihukum mati karena korbannya adalah sejumlah negara dengan rakyat yang jumlahnya miliaran. Apa yang dilakukan oleh IMF itu lebih mencerminkan kesengajaan sebagai salah satu skenario penjajahan baru untuk mengeksplotasi negara-negara yang diasistensi IMF.

Bagi kaum Muslim, gagasan pemutusan hubungan dan keluar dari keanggotaan IMF tidak semata karena pertimbangan ekonomi, melainkan lebih karena tuntutan syariat. Ketaatan kepada IMF telah menjadikan kaum Muslim tunduk pada hukum-hukum kufur dalam pengaturan kehidupannya. Lebih dari itu, IMF juga telah menjadi alat untuk menguasai dan mendominasi kaum Muslim. Lewat IMF, penjajahan terhadap kaum Muslim menjadi seakan-akan legal. Padahal, Allah Swt. telah mengharamkan kita untuk bergantung dan tunduk pada sistem kufur. Tetap mempertahankan hubungan dengan IMF mengandung risiko yang besar. Indonesia besar kemungkinan akan tetap menjadi boneka dan sengaja dibuat tergantung terus-menerus yang membuat ketidakbebasan Indonesia dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemudian, Indonesia mati pelan-pelan…..

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.

Hady Sucipto, SE, adalah dosen dan ketua Forum Studi Ekonomi Islam FE Universitas Islam Bandung, serta mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi UNPAD.

Daftar Bacaan:

1. Abdul Qodim Zallum. 1999.Persepsi-Persepsi Berbahaya. Depok, Pustaka Thariqul Izzah.

2. Abdur Razzaq Lubis, 1998. Jerat Utang IMF. Bandung, Mizan.

3. Bacelius Ruru, 2003. Privatisasi BUMN: Antara Kepentingan Pemerintah dan Publik. Jakarta, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

4. Guritno Mangkoesoebroto, 1999. Ekonomi Publik, Yogyakarta, BPFE.

5. Hendrawan Supratikno, 2003. Privatisasi: How Far Can We Go. Paper pada Kongres ISEI. Malang.

6. Hizbut Tahrir, 1998. Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam. Pustaka Thariqul Izah.

7. ______, Lembaga Ekonomi IBII, 2002. Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta, PT Raja Grafindo.

8. Mahmud al-Khalidi, 2002. Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis. Jakarta, Wahyu Press.

9. Sadono Sukirno, 1994. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

10. Sherlok, Stephen. 2002. “Combating Corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets Auditing Comission,“ Buletin of Indonesia Economic Studies. 38(3),pp 367-383

Box 1

Daftar Dosa IMF

1. Menyebabkan terjadinya pelembagaan suatu sistem kolonialisme baru.

2. Menyebabkan semakin dominannya peran TNC (Perusahaan Transnasional).

3. Mendorong dikorbankannya rakyat untuk menyelamatkan para bankir.

4. Meningkatnya komersialisasi sektor publik.

5. Meluaskan pengangguran.

6. Merusak lingkungan.

7. Melebarkan kesenjangan kaya dan miskin

8. Memperparah krisis ekonomi.

(Sumber: Revrisond Baswir, Dibawah Ancaman IMF).

Box 2

Komentar tentang IMF

1. Resep IMF untuk Meksiko, Argentina, Thailand, dan Indonesia justru memperburuk krisis ekonomi (Steve Forbes, Tokoh Bisnis dan Pemimpin Redaksi Majalah Forbes).

2. Obat IMF makin memperdalam krisis ekonomi di Asia (Prof. Joseph E Stiglitz, pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2001 dan mantan wakil presiden Bank Dunia.)

(Sumber: Kompas, 20/06/2003).

oleh : Hadi Sutjipto S E

Iklan

Entry filed under: EKONOMI.

MENGAMBIL DAN MENGELOLA SUMBER KEUANGAN NEGARA SEJARAH HITAM IMF

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


JUNDULLAH 1924

mujahid
batang

Kategori

Desember 2008
S S R K J S M
    Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Titian Wahyu :

titian-wahyu-4

Blog Stats

  • 19,667 hits

RSS INFO DARI HTI

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

PENDAPAT ANDA

BENDERA ISLAM (ar-Rayya)

arroya-berkibar-2
naruto-arroya2
naruto-arroya-61
naruto-arroya-5
nar-pin1
con-pin1a
pin-last-samurai-arroya
sas-pin3a

%d blogger menyukai ini: