MENGAMBIL DAN MENGELOLA SUMBER KEUANGAN NEGARA

Desember 21, 2008 at 3:35 am Tinggalkan komentar

Mukadimah

baitul-malIMF masuk ke Indonesia pasca krisis moneter mulai pertengahan 1997. Krisis ini terjadi akibat depresiasi nilai tukar Rupiah, yang sebelumnya Rp. 2.450,-/US$ dan terus merosot hingga puncaknya pada tanggal 22 Januari 1998 sebesar Rp. 18.000/US$. Tentu saja krisis moneter ini berakibat pada merosotnya perekonomian Indonesia. Perkara paling banyak disoroti dalam krisis ini adalah masalah pembiayaan anggaran Pemerintah serta keberlangsungannya. Sebab, krisis dalam pendanaan pembangunan negara ini berakibat fatal terhadap ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Selama ini, solusi yang ditawarkan IMF adalah dengan meminjam utang, mengurangi subsidi bagi rakyat, dan meningkatkan penerimaan pajak. Tidak hanya itu, menjual aset-aset negara dengan alasan privatisasi menjadi pilihan. Langkah-langkah IMF ini membawa dampak yang lebih buruk terhadap rakyat. Di samping Indonesia semakin bergantung pada utang asing, biaya hidup masyarakat juga semakin mahal. Sektor real yang diharapkan berkembang pun justru mandek. Lapangan kerja semakin sempit sehingga pengangguran pun meledak. Karena itu, persoalan pendanaan negara dan pengelolaanya merupakan masalah yang sangat penting.

Bagaimana Islam memecahkan persoalan ini tanpa menimbulkan kebergantungan kepada asing dan mengakibatkan penderitaan rakyat? Jika nanti Negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah) berdiri, dari manakah sumber-sumber utama pendanaan bagi pembangunan Negara Islam diperoleh? Bagaimana jika sumber-sumber utama tidak mencukupi untuk pendanaan pembangunan, apakah boleh negara meminjam dana kepada pihak asing? Apakah boleh negara memungut pajak dalam jumlah besar untuk menutupi kekurangan dana yang ada? Ataukah ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut?

Tulisan berikut berupaya untuk mengupas hal-hal tersebut di atas.

Sistem Keuangan Daulah Khilafah Islamiyah

Sebagai sebuah institusi, Negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah) tentunya memiliki sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunannya. Sumber-sumber utama pendanaan pembangunan Negara Islam sangat berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan negara-negara kapitalis, termasuk Indonesia. Sumber utama pendanaan pembangunan sekarang menitikberatkan pada pendapatan pajak dan sangat mengandalkan pendanaan luar negeri (baca: utang luar negeri). Sebaliknya, Negara Islam justru tidak mengandalkan pajak dan utang luar negeri.

Sumber-sumber pendanaan Negara Islam dapat kita lihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara sekaligus mempunyai pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan Negara Islam yang yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.

Secara garis besar, pendapatan Negara yang masuk ke dalam Baitul Mal di kelompokkan menjadi tiga sumber, yakni:

Pertama, pendapatan dari pengelolaan Negara atas kepemilikan umum. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

(1) Fasilitas umum. Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum; jika tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Rasulullah saw. bersabda:

»أَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ ، أَلْمَاءُ وَالْكَلاَءُ وَالنَّارُ«

Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. (HR Abu Dawud).

(2) Barang tambang yang tidak terbatas (sangat besar). Barang tambang yang jumlahnya sangat besar termasuk milik umum dan haram dimiliki secara pribadi. Sebaliknya, barang tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikâz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 (20%) darinya.

(3) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tersebut adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Kota Mina adalah tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu (datang). (Maksudnya tempat untuk umum). (HR).

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya—seperti bensin, gas, dan lain-lain—termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan oleh syariat sebagai milik umum. Negara mengelolanya dengan mengatur produksi, memperoleh pendapatan dari penjualan hasil produksinya, serta mendistribusikan aset-aset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kekayaan milik umum oleh Negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

(1) Dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudera, sungai besar, dan lain-lain berhak dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu.

(2) Dimanfaatkan di bawah pengelolaan Negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya—hanya boleh dikelola oleh Negara. Negaralah yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Khalifah adalah pihak yang berwenang mendistribusikan hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.

Kepemilikan umum tidak boleh dijual oleh Negara dengan maksud menarik keuntungan berlebih dari rakyat yang memakainya untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, Negara boleh menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya—jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Jika Negara menjualnya kepada pihak luar negeri, Negara juga boleh mengambil keuntungan.

Hasil pengelolaan kepemilikan umum itu didistribusikan dengan cara sebagai berikut:

(1) Dibelanjakan untuk keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan-badan Negara yang mengelola harta milik umum; baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran, maupun distribusi. Pengambilan hasil dari pendapatan harta milik umum untuk keperluan ini adalah seperti pengambilan bagian zakat untuk keperluan operasi para amil yang mengurusi zakat (Lihat QS at-Taubah [9]: 60).

(2) Dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagikan kepada seluruh rakyat dalam bentuk uang atau barang; atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya; juga untuk menutupi tanggungan Baitul Mal yang wajib dipenuhi seperti anggaran belanja untuk jihad fi sabilillah.

Kedua, pendapatan dari ghanîmah, kharaj, fa’i, jizyah, dan dharîbah (pajak). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) Ghanîmah adalah harta rampasan perang. Setelah dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang, sisanya dimasukkan ke Baitul Mal sebagai sumber pemasukan bagi Negara.

(2) Jizyah adalah hak yang diberikan Allah Swt. kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai bukti ketundukan mereka pada Pemerintahan Islam. Jizyah adalah kewajiban bagi orang kafir dzimmi sehingga dengan sendirinya menjadi tidak wajib apabila mereka telah memeluk Islam. Jizyah hanya diambil dari kaum pria kafir; tidak wajib bagi kaum wanita dan anak-anak mereka serta orang gila.

(3) Kharaj berkaitan dengan kewajiban atas tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah merupakan lahan tanah yang dirampas dari kaum kafir secara paksa setelah perang diumumkan kepada mereka. Status tanah ini bersifat tetap sehingga tidak berubah meskipun pemilik tanah ini telah memeluk Islam. Kharaj merupakan kewajiban kaum kafir yang dibayarkan apabila mereka menyepakati bahwa tanah tersebut adalah milik kaum Muslim dan mereka mengakuinya dengan membayar kharaj.

(4) Dharîbah (pajak) adalah harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat kas Baitul Mal kosong, sedangkan pengeluaran wajib Baitul Mal harus di ditunaikan, maka Negara dapat memberlakukan pajak atas kaum Muslim. Kaum Muslim dalam hal ini harus tunduk pada kebijakan Khalifah mengenai pemungutan pajak dan penafkahannya sesuai dengan obyek-obyek tertentu.

Ketiga, pendapatan dari zakat. Sumber pendapatan lainnya yang ada pada Baitul Mal adalah dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan harta yang semisalnya. Badan ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib beserta catatan-catatannya sekaligus mengatur harta-harta lainnya yang masuk. Untuk harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Sebab, Allah Swt. telah membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan.

Yang termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam Baitul Mal dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat adalah harta yang diperoleh oleh seorang ‘asyir dari kafir harbi dan mu‘ahid, harta-harta yang diperoleh dari hak milik Negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber di atas, Negara harus memperhatikan dari sumber mana kekayaan tersebut diperoleh. Pemanfaatan harta Negara yang ada di Baitul Mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:

(1) Pengeluaran untuk keperluan khusus, yaitu harta zakat. Harta tersebut dikeluarkan berdasarkan ada dan tidaknya. Apabila ada pada Baitul Mal, pembelanjaannya disalurkan kepada obyek-obyeknya—yaitu delapan ashnâf yang disebutkan di dalam al-Quran. Apabila harta tersebut tidak ada, pemilikan orang yang mendapatkan bagian atas harta tersebut telah gugur.

(2) Pengeluaran untuk menutupi terjadinya kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contohnya adalah untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta keperluan jihad. Penggunaan dana Baitul Mal untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada, seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena ditangguhkan, maka Negara bisa meminjam harta untuk disalurkan seketika itu juga; berapa pun hasil pengumpulannya dari kaum Muslim, setelah itu dilunasi. Namun, bila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, pembelanjaannya bisa ditunda.

(3) Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Pembelanjaannya merupakan hak yang bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, seketika itu wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, Negara wajib mengusahakannya dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslim.

(4) Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang vital. Contohnya adalah pembangunan jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya; yang keberadaannya dianggap sebagai vital, karena umat akan menderita apabila semua itu tidak ada. Pengeluaran untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Apabila di dalam Baitul Mal ada harta, harta itu wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta, kewajibannya berpindah kepada umat sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut.

(5) Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang tidak vital. Contohnya antara lain adalah pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada; membuka rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain; membangun jalan, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain, hanya lebih jauh; ataupun yang lain. Pengeluaran untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila, di dalam Baitul Mal terdapat harta, harta itu wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum Muslim juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslim.

(6) Pengeluaran untuk keperluan darurat seperti bencana alam atau serangan musuh. Hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Apabila harta tersebut ada, wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, kewajibannya dipikul oleh kaum Muslim. Oleh karena itu, harta yang ada pada kaum Muslim wajib dikumpulkan seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka Negara wajib berutang kepada warga negara terlebih dulu, dan pada saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Utang tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum Muslim.

Khatimah

Berdasarkan uraian di atas, Negara Islam ternyata mempunyai mekanisme tersendiri dalam membiayai kegiatannya, termasuk kegiatan pembangunan. Cara-cara tersebut sangat berbeda dengan cara-cara negara kapitalis. Dalam negara kapitalis, sumber utama pemasukan negara dibebankan kepada rakyat dengan jalan menarik pajak. Jika ini tidak memadai, negara dapat mencari dana dari luar melalui utang luar negeri. Sebaliknya, Negara Islam justru terlebih dulu mengandalkan pada pengelolaan sumberdaya alam yang tidak membebani masyarakat. Bahkan kalaupun pendanaan tidak mencukupi dapat ditarik pajak semata-mata untuk menutupi kekurangan yang ada dan sebatas pada kaum Muslim saja. Mengutang ke luar negeri tampaknya tidak akan dilakukan karena banyaknya bahaya yang akan didapat dari utang luar negeri.

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk Baitul Mal sebenarnya sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Dalam hal ini, tidak perlu lagi mewajibkan pajak untuk seluruh masyarakat. Namun demikian, dalam kondisi untuk memenuhi kebutuhan vital dan mendesak sementara kas Negara sedang kosong, Negara dapat memungut harta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, pajak (dharîbah) sebenarnya merupakan harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Pajak hanya dipungut dalam rangka:

(a) Memenuhi pengeluaran wajib bagi Baitul Mal, semisal untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta melaksanakan kewajiban jihad;

(b) Memenuhi pengeluaran rutin yang wajib bagi Baitul Mal untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara, dan sebagainya;

(c) Memenuhi pengeluaran wajib bagi Baitul Mal untuk keperluan sarana vital;

(d) Memenuhi pengeluaran wajib bagi Baitul Mal dalam kondisi darurat semisal ada paceklik, angin topan, gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum Muslim;

(e) Melunasi utang-utang Negara dalam rangka melaksanakan kewajiban Negara terhadap kaum Muslim.

Dengan demikian, pajak yang dikenakan oleh Negara Islam sangat berbeda dengan sistem pajak dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Sebaliknya, dalam sistem Islam, ia hanya digunakan sebagai penyangga jika kondisi keuangan Negara tidak mencukupi untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Demikian pula dengan sumber pendanaan luar negeri yang berasal dari utang. Negara Islam sedapat mungkin menghindarkan diri berutang ke negara manapun, seperti negara-negara kapitalis saat ini. Hal ini karena bahaya yang tersembunyi di balik utang-utang luar negeri dari negara-negara kapitalis adalah sangat besar. Dengan cara itu, amat mudah bagi negara kapitalis untuk menghancurkan sebuah negara yang telah berada dalam genggaman utang-utangnya. Islam jelas melarang kaum Muslim melakukan berbagai aktivitas yang dapat mejadikan orang-orang kafir berkuasa atas mereka (Lihat QS an-Nisa’ [4]: 141). Islam juga melarang kaum Muslim menimbulkan kerusakan dan membayakan diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Tidak boleh membayakan diri sendiri dan tidak boleh membayakan orang lain. (HR Ahmad dan Ibn Majah).

Namun demikian, meskipun utang luar negeri dapat membahayakan, bukan berarti Islam mengharamkan sama sekali bantuan luar negeri (utang). Boleh saja bagi kaum Muslim (Negara Islam) menerima bantuan luar negeri (utang) dari negara lain selama tidak terkait dengan sistem ribawi, juga selama persyaratan-persyaratannya tidak mengikat serta dapat dipastikan bahwa di balik bantuan tersebut (utang) tidak tersembunyi bahaya-bahaya seperti yang sebagiannya telah diuraikan di atas.

Dengan demikian, lepas dari IMF seharusnya bukan merupakan sesuatu yang menakutkan bagi kaum Muslim. Sebab, syariat Islam ternyata telah memberikan solusi yang sahih dalam masalah ini, yang tidak menimbulkan kebergantungan pada asing dan memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

Iklan

Entry filed under: EKONOMI.

KEHIDUPAN EKONOMI DI BAWAH KHILAFAH ISLAMIYAH MENYOAL OPSI STRATEGI PASCA IMF

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


JUNDULLAH 1924

mujahid
batang

Kategori

Desember 2008
S S R K J S M
    Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Titian Wahyu :

titian-wahyu-4

Blog Stats

  • 19,471 hits

RSS INFO DARI HTI

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

PENDAPAT ANDA

BENDERA ISLAM (ar-Rayya)

arroya-berkibar-2
naruto-arroya2
naruto-arroya-61
naruto-arroya-5
nar-pin1
con-pin1a
pin-last-samurai-arroya
sas-pin3a

%d blogger menyukai ini: