MENOLAK GAGASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Desember 20, 2008 at 12:09 pm Tinggalkan komentar

kebebasan-berpendapat1Salah satu perubahan siginifikan yang menyertai lengsernya Soeharto dari kekuasan pada Mei 1998 lalu adalah meningkatnya kebebasan. Lamanya hidup menderita di bawah cengkeraman rezim otoriter membuat seruan kebebasan—termasuk kebebasan berpendapat—menjadi sangat menarik. Kegandrungan pada setiap prinsip-prinsip kebebasan individu makin besar ketika kebebasan berpendapat kerap dilukiskan sebagai kondisi ideal yang dapat mencegah ekses kekuasaan yang cenderung korup dan menindas.

Pertanyaannya, benarkah kebebasan-kebebasan tersebut, utamanya kebebasan berpendapat, akan mendatangkan kebaikan yang berarti dan menjadi salah satu solusi atas beragam masalah (solution of problems) yang mendera bangsa ini atau justru turut menjadi bagian dari masalah itu sendiri (parts of problems)?

Anak Kandung Demokrasi

Kebebasan (freedom) dapat dipahami sebagai bebasnya individu melakukan setiap pilihan tanpa gangguan dan paksaan dari pihak luar. Dengan demikian, kebebasan berpendapat berarti bebasnya individu memilih, meyakini, dan menyampaikan suatu pendapat tanpa ada campur tangan dan tekanan pihak lain.

Ide kebebasan berpendapat dapat ditemukan dalam pasal 19 Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Raight). Dalam deklarasi PBB itu dinyatakan: Kebebasan berpendapat meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan orang lain; untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikirannya melalui segala media yang tersedia, yang harus terlepas dari batas-batas negara.

Seiring dengan mengglobalnya ideologi kapitalisme-sekular, ide kebebasan berpendapat itu kemudian diadopsi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam naskah amandemen UUD 1945 tahun 2002 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28E ayat 2 dinyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Berikutnya, pasal 3 dinyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Ada langkah penting agar tidak keliru memahami makna kebebasan berpendapat. Pertama, harus dikaitkan dengan ide dasar yang meladasinya. Kebebasan berpendapat—juga bentuk-bentuk kebebasan lainnya—lahir dari demokrasi yang berpangkal pada ide kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi. Ketika rakyat menjadi pemilik sah kedaulatan, sementara jumlah mereka banyak, maka setiap orang (yang menjadi bagian dari rakyat) harus diberi kebebasan penuh untuk menentukan pilihan dan keinginannya. Memaksa rakyat dengan pilihan tertentu berarti merampas kedaulatan dari pemiliknya.

Kedua, ide kebebasan berpendapat itu dapat dikomparasikan dengan bentuk-bentuk kebebasan lainnya yang setara, seperti kebebasan beragama (freedom of religion). Jika dalam kebebasan beragama setiap orang diberi kebebasan memeluk agama apa saja yang diyakini kebenarannya, demikian pula dalam kebebasan berpendapat; setiap orang berhak untuk memiliki dan menyampaikan pendapat apa pun; tidak peduli apakah pendapat itu benar atau salah. Toh kebenaran, menurut paham ini, bersifat relatif dan subyektif. Kebenaran juga tidak boleh dimonopoli orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, suatu pendapat tidak dapat dilarang hanya karena bertentangan dengan pendapat lainnya.

Kesalahan Mendasar Ide Kebebasan Berpendapat

Jika dikaji secara cermat, tampak jelas beberapa kesalahan mendasar kebebasan berpendapat. Kesalahan yang dimaksud adalah tiadanya keharusan menggunakan standar nilai yang jelas dan benar. Akibatnya, dalam negara yang menganut kebebasan berpendapat tidak pernah ada pemilahan tegas pendapat yang benar dan yang salah. Semua pendapat diperlakukan secara sejajar, seolah semuanya tidak ada yang salah. Kegagalan mengidentifikasi pendapat yang benar ini berimplikasi pada pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pendapat yang benar, namun hanya berusaha merepresentasi opini umum yang berkembang.

Menyejajarkan semua pendapat merupakan kesalahan besar dan akan berakibat fatal. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua pendapat bisa dikatagorikan benar. Ini terlihat jelas pada banyaknya pendapat yang saling bertentangan dan tak mungkin terdamaikan. Ide yang mengingkari eksistensi Tuhan Pencipta dan ide yang mengimani keberadaan-Nya tidak mungkin dikatakan sama-sama benar. Ide yang mengharuskan wilayah publik steril dari pengaturan agama tentu tidak bisa dikatakan sama benarnya dengan ide yang mewajibkan seluruh segi kehidupan harus ditata dengan syariat Islam.

Dihadapkan pada kenyataan ini, langkah selanjutnya adalah tidak mengakomodasi semua pendapat tersebut. Jika itu yang dilakukan, sama halnya dengan menggali kuburnya sendiri untuk menuju kehancuran. Padahal, yang harus dilakukan adalah menguji kebenaran masing-masing pendapat itu secara serius, jernih, dan obyektif. Pendapat yang terbukti benar harus diterapkan, sementara pendapat yang nyata-nyata salah dan menyesatkan harus disingkirkan.

Tiadanya tolok ukur yang jelas juga membuka peluang masuknya beragam kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, maupun bangsa. Kasus perdebatan tentang syarat presiden beberapa waktu lalu dapat dijadikan sebagai salah satu contohnya.

Tersebarnya Pemikiran yang Merusak

Sebagaimana telah dinyatakan, ide kebebasan berpendapat memandulkan peran negara dalam menghadapi aneka ragam pendapat dan pemikiran di tengah masyarakat. Negara tidak boleh melarang pendapat tertentu meskipun jelas-jelas sesat dan merusak akidah umat. Akibatnya, pemikiran-pemikiran destruktif yang akan merusak masyarakat akan mudah tersebar dan menjangkiti masyarakat

Atas nama kebebasan berpendapat, seseorang dapat mempromosikan berbagai ajaran sesat atau perilaku maksiat, seperti freesex, homoseksual, dan semacamnya. Potret kerusakan yang ditimbulkan oleh kebebasan berpendapat dapat dilihat pada maraknya buku atau media massa yang mengkampanyekan ide-ide sesat yang membahayakan akidah umat.

Media-media massa yang secara konsisten memberitakan cerita-cerita mistik dan takhayul, semacam Majalah Liberty dan Tabloid Posmo dibiarkan terbit. Demikian pula media yang mengekspos gosip seputar kehidupan selebritis yang menjadi pelopor kebebasan berperilaku. Media massa yang menyajikan berita-berita yang tidak obyektif, cenderung menyulut konflik, dan menyudutkan umat Islam pun tidak dilarang. Perusahaan pers juga dibiarkan bebas menjual pornografi. Akibatnya, harga yang mesti dibayar masyarakat sangat mahal. Meningkatnya korban AIDS, penyakit kelamin, aborsi, pemerkosaan, dan pelecehan seksual adalah sebagian buah yang harus dituai akibat kebebasan pers.

Tak kalah berbahanyanya adalah ide-ide sekularisme yang dibungkus dengan Islam seperti ide-ide yang dikembangkan oleh Jaringan Islam Liberal. Kendati banyak ide yang disebarkan jelas-jelas menyimpang dan membahayakan akidah umat, tidak ada satu tindakan yang dilakukan negara. Dalam salah satu komentarnya di Majalah Tempo, 19-25 November 200, koordinator JIL, Ulil Abshar Abdalla, menyatakan, ”Negara sekuler lebih unggul daripada negara Islam ala fundamentalis, sebab negara sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus.”

Bahkan, bukan hanya menolak, mereka pun melecehkan kaum Muslim yang meyakini kehandalan syariat sebagai solusi terhadap prolematika kehidupan. Dengan amat sinis, di Harian Kompas (18/11/2002), Ulil menyatakan, “Mengajukan syariat Islam sebagai solusi atas segala masalah, sebentuk eskapisme dalam memakai alasan hukum Tuhan. Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam di mana-mana. Saya tidak bisa menerima ‘kemalasan’ semacam ini. Tidak ada hukum Tuhan, yang ada adalah sunnah Tuhan serta nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat manusia.”

Dengan alasan bahwa semua pendapat itu harus diserahkan kepada masyarakat agar mereka memilih sendiri pendapat yang dianggap benar kerap dikemukakan mengenai sikap acuh yang diambil negara terhadap menyebarnya ide-ide sesat itu. Alasan itu mengada-ada dan membahayakan masyarakat. Masyarakat, walaupun masyarakat islami, tidak hanya terdiri dari orang yang memiliki iman kuat, namun juga orang-orang fasik, munafik, bahkan kafir. Masyarakat juga bukan hanya berisi orang-orang dewasa yang kepribadiannya telah stabil, tetapi juga terdapat remaja yang masih labil dan anak-anak yang masih belum sempurna akal sehatnya. Mereka semua perlu dilindungi dari limbah budaya kufur yang destruktif. Untuk itu dibutuhkan adanya otoritas negara yang melindungi masyarakat dari racun ide-ide sesat.

Tindakan represif rezim Orba yang memberangus kebebasan berpendapat dan terbukti menimbulkan bencana juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Sebab, yang menjadi penyebab bencana bukanlah campur tangan penguasa terhadap ide-ide yang berkembang di masyarakat, namun ide yang disebut asas tunggal itulah yang telah mengakibatklan bencana. Bencana yang terjadi di masa Orba lebih disebabkan karena batilnya ide yang dipaksakan kepada rakyatnya serta cara-cara brutal yang ditempuhnya, di samping juga dilakukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaannya saja. Akhirnya, masyarakat terpenjara dalam ideologi yang ditawarkan penguasa.

Dominasi Pemilik Modal

Kebebasan berpendapat juga dapat menjadikan peran pemilik modal sangat dominan. Dengan dihilangkan dominasi negara atas pers, bukan berarti ia menjadi lembaga otonom yang terbebas dari kepentingan. Persoalan yang dilahirkan kebebasan pers ini menjadi makin pelik manakala media massa telah menjadi industri.

Sekalipun hambatan politik untuk memasuki sektor industri pers telah dihapus, faktor finansial tetap menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kecukupan modal. Akibatnya, liberalisme industri pers ini hanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal.

Ketika joget ngebor penyanyi Inul Daratista mendapatkan protes dari beberapa pihak, media massa—dalam hal ini televisi— tampil membelanya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan kebanyakan penyokong kehidupan bebas. Seolah-olah, tampilan Inul masih belum seberapa. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemilik modal yang khawatir industri hiburannya terancam.

Kasus Tabloid Paron beberapa tahun lalu bisa dijadikan salah satu bukti besarnya peran pemilik modal. Bob Hasan, sang pemilik tabloid tersebut merasa gusar setelah ada pemberitaan miring tentang dirinya. Akhirnya, tabloid itu pun dilikuidasi sendiri oleh pemiliknya.

Perspektif Islam

Dalam prespektif Islam, sejak diutusnya Rasulullah saw., setiap manusia terikat dengan risalah yang beliau bawa, Islam. Oleh karena itu, perkataan—baik diucapkan secara lisan maupun diekspresikan lewat tulisan— sebagai bagian dari aktivitas manusia terikat pula dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman:

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan (manusia), melainkan ada di sampingnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS Qaf [50]: 18).

Rasulullah saw. juga bersabda:

Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. hanya memberikan dua pilihan: berkata baik atau diam. Ini artinya, seorang Muslim tidak dibenarkan berkata yang tidak termasuk kategori baik. Makna baik (khayr) pada hadis tersebut adalah Islam atau yang dibenarkan oleh Islam. Itu berarti, seorang Muslim tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan Islam.

Tuntutan tersebut bersifat jazm (tegas dan pasti) karena Allah Swt. Telah mengancam setiap orang yang mengeluarkan ucapan yang bertentangan dengan Islam. Allah Swt. berfirman:

(Ucapan mereka) menakibatkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat dan sebagian dosa orang yang disesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu. (QS an-Nahl [16]: 25).

Islam juga menetapkan syariat Islam sebagai standar nilai baik-buruk. Siapa saja yang tidak menggunakan syariat sebagai standar akan mengalami kesalahan fatal. Sesuatu yang buruk dan jahat pun dapat dianggap baik jika standarnya bukan Islam. Inilah yang dialami orang kafir sebagai akibat pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah Swt. yang seharusnya dijadikan standar kebenaran. Allah Swt. berfirman:

Katakanlah, “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan-Nya.” (QS al-Kahfi [18] 103-104).

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []Oleh : Rohmat. S. Labib.. SUMBER : Al-Waie 36

Iklan

Entry filed under: KRITIK IDEOLOGI.

TANPA KHILAFAH PENGHINAAN NABI AKAN TERUS TERJADI KEBOBROKAN TAFSIR HERMENEUTIKA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


JUNDULLAH 1924

mujahid
batang

Kategori

Desember 2008
S S R K J S M
    Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Titian Wahyu :

titian-wahyu-4

Blog Stats

  • 19,667 hits

RSS INFO DARI HTI

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

PENDAPAT ANDA

BENDERA ISLAM (ar-Rayya)

arroya-berkibar-2
naruto-arroya2
naruto-arroya-61
naruto-arroya-5
nar-pin1
con-pin1a
pin-last-samurai-arroya
sas-pin3a

%d blogger menyukai ini: