SEJARAH HITAM IMF

Berbicara soal utang negeri ini, yang segera teringat oleh pikiran kita adalah lembaga rente internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, ataupun Asian Development Bank (ADB). Persoalan utang luar negeri ini pun akan segera membawa ingatan kita pada deretan angka berjumlah sekitar US$ 150 miliar, yang merupakan total utang luar negeri Indonesia, baik swasta dan publik. Kisah keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut (IMF BD, ADB) sangat erat hubungannya dengan carut-marutnya perekonomian negeri ini serta perekonomian negara-negara pengutang lainnya di Asia dan Amerika Latin.

MENYOAL OPSI STRATEGI PASCA IMF

Menjelang berakhirnya program kerjasama Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2003, muncul pro-kontra antara mempertahankan atau memutuskan hubungan kerjasama dengan IMF. Sebelumnya, pemerintah mengajukan empat opsi berkaitan dengan exit strategy IMF yaitu: (1) memperpanjang kontrak dengan IMF selama satu tahun; (2) post program monitoring (PPM), yakni tidak ada lagi program IMF atau program letter of intent (LoI), namun IMF melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pelaksanaan

MENGAMBIL DAN MENGELOLA SUMBER KEUANGAN NEGARA

Mukadimah

IMF masuk ke Indonesia pasca krisis moneter mulai pertengahan 1997. Krisis ini terjadi akibat depresiasi nilai tukar Rupiah, yang sebelumnya Rp. 2.450,-/US$ dan terus merosot hingga puncaknya pada tanggal 22 Januari 1998 sebesar Rp. 18.000/US$. Tentu saja krisis moneter ini berakibat pada merosotnya perekonomian Indonesia. Perkara paling banyak disoroti dalam krisis ini adalah masalah pembiayaan anggaran Pemerintah serta keberlangsungannya. Sebab, krisis dalam pendanaan pembangunan negara ini berakibat fatal terhadap ekonomi dan pelayanan masyarakat.

KEHIDUPAN EKONOMI DI BAWAH KHILAFAH ISLAMIYAH

Umat manusia saat ini dikendalikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak meratakan kemakmuran, tetapi justru menciptakan pemiskinan sistematik. Sistem ini juga sangat rentan terhadap guncangan sehingga timbul ketidakstabilan ekonomi. Sistem ini memberikan perhatian besar terhadap sektor non-real dan mencampurkannya dengan sektor real dalam pengukuran kemajuan ekonomi sehingga sistem ini memberikan kemajuan ekonomi yang ilusif; kemajuan ekonomi yang lebih disebabkan oleh sektor non real yang pada faktanya tidak memberikan pengaruh terhadap ekonomi real dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ekonomi semu ini justru menjadi bom waktu yang dapat meruntuhkan kehidupan perekonomian seperti yang terjadi pada krisis ekonomi beberapa tahun terakhir dan

MENGAKHIRI KRISIS MIGAS

Kita masih terus disuguhi informasi melalui media televisi tentang antrean masyarakat yang berjuang memperoleh beberapa liter minyak tanah. Pada saat yang sama, konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas juga tidak berjalan mulus. Saat ini, gas 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai hasil dari konversi, harganya terus melejit. Di beberapa daerah ada yang sudah mencapai Rp 18 ribu pertabung. Bahkan untuk gas yang 12 kg, harganya sudah berkisar Rp 80 ribu-100 ribu pertabung.